Kamalinews.co.id — Bupati Konawe Kery Saiful Konggoasa menaruh atensi besar terhadap urusan kesehatan warganya. Diawal tahun 2021, Kery memfasilitasi hadirnya kendaraan ambulance di lima puskesmas, masing-masing puskesmas Routa, Latoma, Wonggeduku, Lalonggasumeeto dan Laosu. Bersamaan dengan itu, ia pun menyerahkan satu unit mobil promosi kesehatan yang disiagakan di kantor Dinas Kesehatan (Dinkes) Konawe. Perhatian Kery bagi peningkatan pelayanan kesehatan warganya dipastikan terus berlanjut. Teranyar, Bupati Konawe dua periode itu kembali berencana mengalokasikan budget penanganan kesehatan lewat Kartu Sehat Konawe (KSK).
Pemkab Konawe sebelumnya sempat mengalokasikan budget Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp 8 untuk menalangi kartu KSK ditahun 2019. Namun karena beberapa hal, kartu tersebut dinonaktifkan. Lewat kartu KSK, pemkab menanggung semua proses penanganan medis bagi warganya yang tidak tercover dalam kartu kesehatan yang berlaku nasional, seperti kartu BPJS Kesehatan.
“Kita masih menunggu database warga miskin yang tengah divalidasi oleh Kementerian Sosial (Kemensos) RI. Kalau datanya sudah keluar, kita akan aktifkan kembali kartu KSK,” ujar Kery Saiful Konggoasa, Senin (8/2).
Validasi data oleh Kemensos RI, katanya, bakal keluar dalam waktu dekat. Update data itu yakni berkenaan nominal riil warga miskin di Konawe. Ketua Majelis Pertimbangan Partai (MPP) DPW PAN Sultra itu menyebut, hasil validasi data Kemensos sangat penting dalam menentukan seberapa banyak warga miskin di Konawe yang bisa terinput kembali di kartu KSK. Katanya, kondisi masyarakat pastinya akan selalu mengalami perubahan. Bisa jadi, warga miskin yang sebelumnya menerima kartu KSK, sudah berubah status menjadi bukan lagi tergolong warga kurang mampu.
“Anggaran kartu KSK tidak masuk dalam pagu APBD Konawe tahun 2021. Kemungkinan biaya untuk menalangi pengadaan kartu KSK baru bisa dimasukkan di anggaran perubahan tahun ini,” tambahnya.
Kery mengaku, dirinya belum bisa memastikan berapa porsi anggaran khusus untuk kartu KSK andaikata validasi data Kemensos telah keluar. Total anggaran yang bakal disiapkan, sebutnya, sangat tergantung jumlah warga miskin Konawe yang akan ditanggung. Yang mana, semua itu sudah dikalkulasi sebelum menetapkan porsi anggaran yang bakal disiapkan.
“Apakah masih 17.000 orang seperti kemarin, kita tunggu validasi data Kemensos RI. Tapi kita harap dengan pertumbuhan ekonomi Konawe yang bagus, warga miskin di Konawe bisa berkurang,” harap Kery Saiful Konggoasa.
Perlu digarisbawahi, sambung Kery Saiful Konggoasa, penganggaran kartu KSK bukanlah dihapus (ditiadakan). Melainkan, dinonaktifkan sementara waktu sembari menunggu update data miskin dari pusat. Begitu datanya sudah klir dan penerimanya masih orang yang sama, maka pemkab tinggal mengaktifkan kembali kartu KSK itu.
“Sebab, kita tinggal membuat perjanjian kerjasama dengan pihak BPJS Kesehatan. Intinya, bukan kita hapuskan, tapi nonaktifkan,” tutur Kery.
Kery menuturkan, kartu KSK yang dikeluarkan pemkab mengikuti sistem aturan yang diterapkan pada kartu BPJS Kesehatan. Sebab, pemanfaatannya sama dengan kartu kesehatan yang berlaku secara nasional.
“Model penanggungannya sama. Tidak boleh bertentangan dengan aturan yang berlaku nasional. Sebab, kalau bertentangan bisa menimbulkan lagi polemik. Kita itu intinya, warga miskin yang tidak tercover di kartu kesehatan nasional, maka kita yang harus ambil alih lewat kartu KSK,” tandas Kery. (Hen).
