Kamalinews.id — Tiba di Sultra, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian pimpin rapat koordinasi penyelenggaraan Pilkada serentak 2020. Dalam pembahasan rapat terkuat sejumlah daerah yang masih belum menunaikan kewajibannya untuk memberikan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), ke pihak penyelenggaran dan keamanan. Daerah yang dimaksud itu adalah Konawe Utara, Wakatobi dan Konawe Selatan.
Tito membeberkan bahwa sampai saat ini masih ada sejumlah daerah yang juga belum tuntas memberikan NPHD kepada pihak penyelenggara juga keamanan. Ia pun meminta alasan langsung kepada kepala daerah yang belum juga menunaikan kewajibannya tersebut. “Coba jelaskan apa alasannya. Kendalanya apa. Uangnya ada kan?,” tanya Tito kepada para kepala daerah di Sultra yang akan menyelenggarakan Pilkada 2020.
Menjawab hal tersebut, Bupati Konawe Utara yang hadir dalam rapat tersebut menjelaskan bahwa, hingga kini pihaknya belum mendapatkan dana transfer dari pemerintah pusat. Sehingga hal tersebut menjadi kendala dalam merealisasikan NPHD guna Pilkada 2020. “Apa benar belum ditransfer. Coba Direjend Bina Keuangan Daerah dikomunikasikan ke Kementerian Keuangan. Apa benar, jika benar tolong dibantu agar secepatnya dilakukan,” jawab mantan Kapolda Metero Jaya ini.
Pertanyaan serupa juga dilontarkan kepada Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga. Menjawab pertanyaan tersebut, Politisi Golkar ini mengungkapkan bahwa, pihaknya juga tengah menunggu dana transfer dari pemerintah pusat. Dana itu berbentuk dana bagi hasil (DBH) yang sejak 2018 mengalami kekurangan bayar sekitar Rp 28 miliar. “Kami tunggu itu pak Menteri untuk realisasikan NPHD,” kata Surunudin.
Tak percaya begitu saja, Tito pun membuka catatan kondisi keuangan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan. Dalam catatan dan data yang dimiliki, Tito mengungkapkan bahwa Konawe Selatan masih memiliki anggaran pada khas daerah. Ia pun kembali memburu peruntukan anggaran yang berada di khas daerah tersebut. Surunuddin pun berdalih, bahwa uang itu merupakan insentif para guru yang juga harus dibayarkan.
“Tapi saya lihat masih ada ruang dalam pos anggaran di Konawe Selatan. Saya harap pak Bupati bisa merealisasikan NPHD tersebut,” tegas Tito.
Mantan Kepala BNPT ini juga menuturkan bahwa saat ini KPU dan Bawaslu juga aparat keamanan akan menjalankan agenda nasional dan harus disukseskan. “Ini, mereka mau berperang tapi peluru belum juga diberikan. Saya harap, apa yang menjadi tanggujawab para kepala daerah bisa ditunaikan. Ini semua buat kepentingan bangsa dan daerah tentunya,” pungkasnya.
