Tingkatkan Pajak dan Retrebusi, Pemda Konawe Gelar Focus Group Discussion Bersama Kemendagri

Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Konawe gelar Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka meningkatkan potensi pajak dan retrebusi daerah, Selasa (25/10/2022).

KAMALINEWS.CO.ID – Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Konawe gelar Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka meningkatkan potensi pajak dan retrebusi daerah, Selasa (25/10/2022).

Dalam FGD ini, Pemda Konawe turut menghadirkan Analis Keuangan Pusat dan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Ni Putu Niari Apta sebagai narasumber, kemudian perwakilan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), serta para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai peserta.

Sekretaris Daerah (Sekda) Konawe, Dr Ferdinand SP MH mengatakan, FGD ini terkait dengan penyusunan peraturan daerah sebagai bagian dari implementasi Undang-Undang (UU) Cipta Kerja.

“Sehingga pelaksanaan pajak dan retrebusi di Konawe secara tegas perlindungan payung hukumnya sudah ada,” kata Ferdinand.

Selanjutnya, tambah Ferdinand, pihak Kemendagri dan Kemenkumham memfasilitasi penyusunan rancangan peraturan daerah (Raperda) terkait pajak dan retrebusi agar analisi terhadap tarid yang akan berlaku lebih ideal untuk masyarakat.

“Tidak memberatkan masyarakat dan semua potensi sumber daya yang menjadi potensi PAD bisa kita maksimalkan,” tambahnya.

Mantan Kepala BPKAD Konawe ini berharap, para peserta pasca FGD mampu menyusun rancangan yang direncanakan.

Ditempat yang sama, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Konawe, Cici Ita Ristianty SE MM mengatakan, pihaknya bekerja sama dengan Kemendagri dan Kemenkumham dalam rangka percepatan naskah akademik (NA) penyusunan rancangan peraturan daerah.

“Targetnya kita Desember ini sudah selesai kita punya rancangan Perda itu dalam rangka sinkronisasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022,” kata Cici.

Ia menjelaskan, dalam penyusunan Raperda terkait pajak dan retrebusi diharuskan ada NA yang dikeluarkan oleh lembaga Kemendagri dan Kemenkumham.

Cici menyebutkan, pihaknya juga dalam FGD ini menggali potensi pajak dan retrebusi di Konawe yang kemudian disinkronisasikan dengan UU.

“Sekarang pajak dan retrebusi itu hanya satu saja perdanya tidak sama dulu. Tergantung persiapan kita, setelah jadi ini Raperdanya baru bisa kita laksanakan,” jelas Cici.

Sekretaris Daerah (Sekda) Konawe, Dr Ferdinand SP MH.

Cici mengungkapkan, pihaknya kedepan juga rencananya akan mengenakan pajak kepada sarang burung walet, pajak hiburan, serta pajak air bawah tanah.

Ia berharap, potensi pajak dan retrebusi di Konawe kedepannya juga lebih meningkat lagi.

Sementara itu, Analis Keuangan Pusat dan Daerah Kemendagri, Ni Putu Niari Apta menuturkan, dalam FGD ini para peserta diberikan pengetahuan tentang cara menghitung pajak dan retrebusi.

Tujuannya, agar perhitungan pajak dan retrebusi yang akan berlaku bisa lebih ideal dan tidak memberatkan ataupun lebih murah.

“Jadi memang setiap dicantumkan dalam Perda itu harus disertai dengan sebuah perhitungan sehingga nanti tarif yang dimunculkan itu kan tarif yang wajar atau ideal,” pungkasnya.

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on google
Google+