KAMALINEWS.CO.ID – Mahasiswa dan Masyarakat Kecamatan Routa, Kabupaten Konawe bertemu dengan Wakil Bupati Konawe, Gusli Topan Sabara di Kantor Bupati dan Wakil Bupati Konawe, Senin (14/6/2021).
Dihadapan mahasiswa dan masyarakat Routa, Gusli mengatakan pihaknya hingga saat ini masih peduli dan perhatian dengan kondisi di Routa.
“Kalau kita tidak peduli, tidak akan ada Kecamatan Routa pada saat itu,” kata Gusli.
Mantan Ketua DPRD Konawe ini menjelaskan, pada saat awal mula pemekaran Kecamatan Routa pada Tahun 2005 lalu. Dimana, Ia saat itu merupakan salah satu pimpinan panitia khusus (Pansus) pemekaran.
Saat itu, kata Gusli, Kecamatan Routa saat itu khususnya di Ibukota Kecamatan hanya sekitar dua puluh rumah saja yang ada. Padahal saat itu juga akses jalan menuju Routa masih sangat sulit.
“Tapi pemerintah daerah Kabupaten Konawe harus hadir makanya pemerintah daerah melakukan diskresi (Pengambilan keputusan) untuk memekarkan Kecamatan Routa menjadi satu kecamatan yang definitif. Seandainya kita tidak mekarkan, sudah habis dicaplok wilayah kita,” ujar Gusli.
Gusli juga menegaskan, hingga saat ini pemerintah Kabupaten (Pemkab) Konawe selalu hadir ditengah-tengah masyarakat Routa.
Dimana, lanjut Gusli, Kepala Desa dan Camat beserta perangkatnya merupakan perpanjangan tangan Pemkab Konawe di Routa.
“Disitu pemerintah Kabupaten Konawe sudah hadir berada ditengah-tengah daripada masyarakat,” tegas Gusli.
Baca Juga :
- Sultra Award, Yudhianto Mahardika Anton Timbang Raih Penghargaan Pemuda Inspiratif
- Tingkatkan Kualitas SPBE, Pemkab Konawe Luncurkan Aplikasi Srikandi
- Pj Bupati Konawe Lantik 8 Kades Hasil PAW
- Pelayanan Dikeluhkan Masyarakat, Pj Bupati Sidak Puskesmas Uepai dan Puriala
- Pj Bupati Konawe Kembali Ingatkan ASN Soal Netralitas
Selain itu, terkait dengan pembangunan akses jalan di Routa, Gusli menyebut, pihaknya saat ini terkendala peraturan yang mengharuskan persoalan pandemi Covid-19 diselesaikan terlebih dahulu.
Kendala lainnya, Kabupaten Konawe memiliki ruas jalan yang panjang yakni 1.066 kilometer sehingga beberapa ruas jalan Kabupaten belum dilakukan perbaikan.
Sementara itu, terkait Izin Usaha Pertambangan di Routa, Gusli membantah jika pihaknya selama ini tidak melibatkan masyarakat setempat. Pasalnya, urusan pertambangan telah diambil alih oleh Pemerintah Pusat dan Provinsi.
“Bukan tidak melibatkan, tetapi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sudah jelas bahwa kewenangan daripada pertambangan itu ada di pemerintah Provinsi dan Pusat. Kita sekarang kalau pak Bupati bilang tinggal penjaga kebun, kewenangan iti tidak ada lagi di kita,” kata Gusli.
Ia menyebut, tidak ada pemerintah daerah yang ingin menyengsarakan masyarakatnya. Gusli juga bakal mengecek langsung di Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Konawe terkait tuntutan perbaikan jalan di Kecamatan Routa sepanjang 6 km.
“Saya akan tanyakan di Bappeda supaya ini clear dan jelas,” ungkap Gusli.
Seorang masyarakat Routa kemudian menyampaikan aspirasi terkait aktivitas PT Sulawesi Cahaya Mineral (SCM) di Tapparang Teo, Routa.
Masyarakat menuding, aktivitas PT SCM di lokasi tersebut dapat mengancam keberlangsungan budaya dan aktivitas masyarakat setempat.
Mendengar aspirasi tersebut, Gusli mengatakan akan memanggil direksi PT SCM dalam waktu dekat ini.
“Hari ini juga saya akan surati jajaran direksi SCM, Camat Routa, para Kepala Desa juga supaya nanti Hari Rabu kita laksanakan pertemuan diruangan saya.” Pungkas Gusli.
Untuk diketahui, puluhan mahasiswa dan masyarakat Routa menggelar aksi unjuk rasa terkait lokasi pertambangan di Tapparang Teo, Routa. Menurut massa aksi, lokasi tersebut adalah wilayah yang memiliki nilai sejarah dan budaya.
Lokasi tersebut dikelola oleh PT Sulawesi Cahaya Mineral (SCM)/IKIP. Massa juga mendesak agar program-program pembangunan di Kecamatan Routa di realisasikan pemerintah seperti akses jalan sepanjang enam kilometer.
