PN Pasarwajo Gelar Sidang Praperadilan SP3 Kasus Dugaan Ijazah Palsu Bupati Busel

Kamalinews.id – Pengadilan Negeri Pasarwajo, Kabupaten Buton menggelar sidang perdana Praperadilan atas kasus dugaan ijazah palsu SMP Negeri Banti Tembagapura milik Bupati Buton Selatan (Busel), La Ode Arusani, Rabu 15 Juli 2020. Sidang tersebut berkaitan dengan gugatan Masyarakat Busel atas diterbitkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) yang diterbitkan oleh Polda Sulawesi Tenggara (Sultra). Sidang perdana […]

Partai Diminta Bertindak, Begini Respon PDIP Sultra Terkait Dugaan Ijazah Palsu Bupati Busel

* Kuasa Hukum Siapkan 5 Bukti Baru untuk Disampaikan ke Polda Sultra Kamalinews.id – Kuasa Hukum Aliansi Masyarakat Buton Selatan, Dian Farizka meminta kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) untuk mengambil tindakan atas kasus dugaan ijazah palsu milik Bupati Buton Selatan, La Ode Arusani. Seperti diketahui, selain menjabat sebagai Bupati, La Ode Arusani merupakan Ketua […]

Bupati Busel Tamat SMP Usia 30 Tahun, Pengamat Pendidikan: Jika Benar, Saya yakin Ijazah Palsu

Kamalinews.id – Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Dugaan Ijazah Palsu milik Bupati Buton Selatan (Busel), La Ode Arusani sudah bekerja sejak terbentuk sepekan lebih. Meski beberapa kali mendapat intimidasi dari pihak yang tidak setuju dengan terbentuknya Pansus, namun sejauh ini bukti-bukti yang dikumpulkan Pansus pun tak main-main. Setidaknya ada beberapa kejanggalan-kejanggalan yang berkaitan dengan ijazah […]

Pansus Hak Angket: Kalau Benar Ijazah SMP Bupati Busel Palsu, Maka…

Kamalinews.id – Meski terjadi pro dan kontra atas terbentuknya Pansus Dugaan Ijazah Palsu milik Bupati Buton Selatan (Busel), La Ode Arusani tidak menjadi alasan untuk Pansus menghentikan kerja mereka. Apalagi, issu ijazah palsu ini sudah membuat situasi di Busel menjadi tidak kondusif. Pergerakan massa untuk meminta pansus dibatalkan beberapa kali terjadi. Tak hanya itu, gugatan […]

Temuan Pansus Dugaan Ijazah Palsu Bupati Busel Bisa Jadi Bukti di Praperadilan

Kamalinews.id – Pasca terbentuk, Pansus Hak Angket Dugaan Ijazah Palsu milik Bupati Buton Selatan (Busel), La Ode Arusani langsung bergerak cepat. Meski waktu yang ditetapkan Undang-Undang hanya 60 hari, namun Pansus tak mau berlama-lama bekerja. Hari ini, Kamis, 9 Juli 2020 Anggota Pansus, La Ode Ashadin menyambagi Ombudsman RI di Jakarta. Kehadirannya, untuk meminta Laporan […]

IJAZAH BUPATI BUTON SELATAN BERBUNTUT PRAPERADILAN

Oleh: DIAN FARIZKA, S.H., M.H., CPL., CPCLE., CPM., CPrM., ACIArb. Polemik Surat Perintah Pengehentian Penyidikan (SP3) dengan dasar Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/323.a/VII/2018/Dit Reskrim Um, tanggal 6 Juli 2018 dan Surat Ketetapan Nomor: Sp.Tap/323b/VII/2018/Dit Reskrim Um, tanggal 6 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara (Polda Sultra) yang dilaporkan oleh Ridwan Azali […]

Batalkan Pansus Angket Lewat RDP, Ketua DPRD Busel Dinilai Tak Paham Aturan

Kamalinews.id – Kritikan terhadap Ketua DPRD Buton Selatan (Busel), La Ode Armada terus bergulir. La Ode Armada diketahui membatalkan Pansus Hak Angket hanya melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dihadiri oleh enam orang anggota DPRD Busel. Padahal, Pansus Hak Angket atas dugaan ijazah palsu milik Bupati Busel, La Ode Arusani itu baru sepekan terbentuk melalui […]

Adnan Lubis: Rekomendasi Ombudsman Bisa Dijadikan Novum

Kamalinews.id – Polemik pembentukan Pansus Hak Angket atas dugaan ijazah palsu milik Bupati Buton Selatan (Busel), La Ode Arusani mendapat perhatian banyak pihak. Salah satunya Pakar Hukum Tata Negara, La Ode Muhaimin. Menurutnya, selama tidak ada novum baru terkait kasus dugaan ijazah palsu tersebut, maka tidak perlu ada perdebatan. Apalagi, Polda Sultra telah mengeluarkan Surat […]

Aneh! Enam Anggota DPRD Busel Gelar RDP Batalkan Hasil Rapat Paripurna

Kamalinews.id – Pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket DPRD Buton Selatan atas kasus dugaan ijazah palsu Bupati Busel, La Ode Arusani masih menuai polemik. Akibatnya, DPRD Busel terbagi menjadi dua kubu. Yang pro terhadap pansus dan yang menolak adanya pansus. Selasa, 23 Juni 2020 melalui Surat Keputusan (SK) Nomor: 03/DPRD/2020 menunjuk La Hijira sebagai Ketua […]