KAMALINEWS.CO. ID –PT Tambang Matarape Sejahtera (TMS) dan PT Starget Pasifik Resourch diduga menyerobot tanah ulayat masyarakat Konawe Utara. Akibatnya masyarakat yang tergabung dalam Perkumpulan Masyarakat Tolaki (PMT) gruduk kantor DPRD Provinsi Sulawsi Tenggara (Sultra), Kamis, 25 September 2025.
Masyarakat tersebut meminta DPRD Sultra segera merespons persoalan tambang di Kabupaten Konawe Utara. Ketua PMT, Supriadin SH, MH, dalam orasinya menuding PT Tambang Matarape Sejahtera (TMS) dan PT Starget Pasifik Resouce, telah merampas tanah masyarakat adat Tolaki di Konawe Utara.
“PT TMS dan PT Starget Pasifik Resouce telah menyerobot dan merampas lahan masyarakat adat. Tindakan ini sangat merugikan dan tidak menghargai keberadaan kami sebagai pribumi di bumi Anoa,” tegas Supriadin.
Massa aksi menilai penyerobotan tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi, tetapi juga mengabaikan hak-hak masyarakat adat yang secara turun-temurun menjaga tanah leluhur mereka.
Dalam tuntutannya, PMT meminta DPRD Sultra untuk mengeluarkan rekomendasi penghentian aktivitas dua perusahaan tambang tersebut. Selain itu, mereka juga mendorong aparat penegak hukum (APH) segera mengusut dugaan pelanggaran hukum atas penerobosan lahan adat.
“Kami mendesak pencabutan seluruh izin dan legalitas PT TMS maupun PT Starget Pasifik Resouce, karena mereka telah merampas tanah adat dan tidak menghargai masyarakat lokal,” tambah Supriadin di hadapan massa aksi.
Usai menggelar aksi demonstrasi massa aksi diterima oleh Sekwan DPRD Sultra Laode Butolo SP.,ST., MM. dalam pertemuan tersebut, PMT meminta agar agenda rapat dengar pendapat pada tanggal 13 Oktober 2025 nanti, di hadiri oleh pimpinan PT Tambang Matarape Sejahtera, PT Starget Pasifik Resouce serta Komisi III DPRD Sultra.
“Insya allah aspirasi ini akan kita sampaikan ke pimpinan. Sehingga proses Rapat Dengar Pendapat (RDP) bisa kita agendakan usai reses,” pungkasnya.
Penulis: Ambar Sakti
