Kadis Kominfo Sultra Sebut Banjir Kota Kendari Tanggungjawab Pemerintah

Kepala DInas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sultra, Ridwan Badallah
Kepala DInas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sultra, Ridwan Badallah

KAMALINEWS.CO.ID – Musibah bajir dan tanah losong yang melanda Kota Kendari harusnya menjadi sebuah instropeksi diri bagi Pemerintah. Kemudian, duduk bersama dan mencari solusi atas persoalan bencana yang melanda Kota Kendari beberapa waktu lalu. Bukan, saling menyalahkan dan mencari “kambing hitam” siapa yang harusnya bertanggungjawab atas musibah tersebut.

Kritikan wakil rakyat Rajab Jinik yang menyoroti Pj Gubernur Sultra Andap Budi Revianto dengan mengatakan Pj Gubernur harusnya malu atas musibah di Kota Kendari yang menjadi langganan banjir dan longsor. Kritikan itu pun langsung direspon tegas oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatikan Provinsi Sultra, Ridwan Badallah.

Ridwan menuturkan bahwa apa yang diungkapkan oleh Rajab Jinik terkesan terburu-buru dan seperti tidak mengerti apa yang sedang dibicarakannya. “Ini bencana, dan terjadi diwilayah dan tanggungjawab siapa. Seperti ‘dewa mabuk, seolah tidak mengerti,” tuturnya.

Ridwan juga menjelaskan bahwa, pemerintahan ini sudah diatur, ada pemerintah kota dan pemerintah provinsi sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat. Ketika terjadi banjir dan longsor di Kota Kendari itu merupakan tanggungjawab pemerintah.

“Harusnya yang malu dewan dan Pemkot Kendari baru kemudian Pemprov ketika tidak bisa ditangani,” jelasnya saat dikonfirmasi melalui teleponnya, Jumat (1/3/2024) malam.

Banjir itu terjadi bukan hanya pada saat Pj Gubernur Andap Budhi Revianto, tetapi setiap hujan deras di Kendari terjadi banjir. “Harusnya yang malu kita semua sebagai pemerintah. Jangan hanya menyoroti gubernur, karena ini adalah bagian dari tanggungjawab Pemkot dan kita semua,” ungkapnya.

Dalam kesempatan itu, Ridwan Badallah mengatakan, Pj Gubernur selalu menyampaikan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk peka terhadap kondisi yang terjadi di daerah. Dan Gubernur memiliki perangkat di 17 Kabupaten Kota. “Jangan sampai kritik ini ada indikasi politisasi. Janganlah seperti itu, karena Pak Pj selalu berupaya untuk memberikan yang terbaik terhadap daerah dan masyarakat,” tegasnya.

Ia menilai bahwa sorotan terhadap Pj Gubernur sangat lucu, karena Pemkot Kendari memiliki anggaran tersendiri untuk mengatasi persoalan di Kota Kendari. “Ketika misalnya tidak mampu menangani baru sampaikan kepada Pj Gubernur sehingga dicarikan solusi untuk menyelesaikan persoalan tersebut,” pungkasnya.

Penulis: Yogi Nebansi

Share:

Facebook
Twitter
WhatsApp