Kamalinews.id — Bangun sektor perikanan kelautan, Gubernur Sultra Ali Mazi bangun kemitraan bupati/walikota pesisir untuk tujuan pembangunan berkelanjutan (tpb) nomor 14 (ekosistem lautan). Memiliki potensi besar, Ali Mazi menginginkan agar kepala daerah yang memiliki daerah pesisir agar memberikan perhatian kepada nelayan kecil.
Jalinan kemitraan tersebut merupakan kegiatan dari realisasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Nomor 14 (TPB-14). Istilah lainnya, Sustainable Development Goals (SDGs) Number 14. Perlu diketahui, Tujuan 14 TPB adalah melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan.
Kegiatan yang dihelat secara virtual di Rumah Jabatan Gubernur Sultra, di Kendari, Selasa, 29 September 2020 dengan sejumlah kementerian, juga para bupati/walikota pesisir se-Sultra dan lembaga internasional non pemerintah, RARE Indonesia, yang diwakili oleh Vice President Taufik Alimi.
Dalam sambutannya Ali Mazi menuturkan ada dua hal penting untuk mendukung pencapaian TPB-14. Pertama, membangun saling keterkaitan atau inter-koneksi antar kabupaten dan kota wilayah pesisir untuk mengoptimalkan komitmen, kerjasama dan kontribusi demi pencapaian tujuan bersama. Selain itu, Ia juga mengharapkan kegiatan tersebut dapat memperkuat kerjasama atau kolaborasi antar bupati/walikota wilayah pesisir yang akan membantu pemecahan masalah, proses belajar, dan sharing informasi antar daerah untuk penyelesaian isu-isu strategis yang dihadapi.
“Keberadaan kemitraan bupati/walikota pesisir diharapkan dapat menjadi energi baru untuk mengakomodasi prakarsa lokal bagi percepatan pencapaian berbagai target yang sudah ditetapkan bagi TPB-14 dalam isu pemberdayaan nelayan kecil, konservasi, pemanfaatan sumber daya perikanan yang berkelanjutan, dan perubahan iklim,” tuturnya.
Mengerti dengan potensi yang dimiliki daerah yang dipimpinnya khususnya sektor perikanan dan kelautan, Politisi NasDem ini juga mengungkapkan bahwa, dirinya telah menjajaki kerjasama dengan Universitas Rhode Island, Amerika Serikat, khusus terkait pengembangan sumber daya perikanan dan kelautan.
Tidak hanya itu, komitmen untuk membangun sektor perikanan, Ali Mazi menerangkan bahwa, pihaknya telah membuat beberapa kebijakan yang dilakukan guna mewujudkan pembangunan sektor operikanan dan kelautan. Kebijakan itu antara lain adalah, Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K), yang telah menyediakan dasar keberpihakan yang kuat bagi nelayan kecil.
Kemudian, Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Akses Area Perikanan (PAAP). Bahkan, kebijakan ini telah terintegrasi dengan utuh dalam perencanaan pembangunan provinsi karena termuat dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sultra, tahun 2018-2023. Terkahir Sultra juga telah memiliki grand design yang komprehensif bagi pengelolaan perikanan dalam bentuk program pengelolaan perikanan daerah yang ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2020.
“Olehnya itu, pembentukan kemitraan bupati/walikota yang memiliki wilayah pesisir untuk TPB-14 di Sultra ini juga diharapkan dapat mengisi, melengkapi dan memperkaya berbagai inisiatif baru dalam mendukung kebijakan pengelolaan kelautan dan perikanan yang berkelanjutan yang telah ada,” ungkapnya.
Dalam kesempatan itu juga mantan Politisi Golkar ini juga menuturkan bahwa masyarakat memiliki harapan agar kemitraan bupati/walkota pesisir ini, dapat mewujudkan pengelolaan perikanan yang lestari sebagai sumber keberlanjutan mata pencaharian mereka (nelayan, red). Menurutnya, harapan tersebut, mengandung pesan moral yang semestinya dapat menggugah sense of responsibility, utamanya para selaku penyelenggara kebijakan pembangunan dan stakeholder terkait. “Untuk itu, secara khusus kepada bupati dan walikota yang memiliki wilayah pesisir, mari jangan kecewakan nelayan kecil kita,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Bappeda Sultra yang juga ketua panitia kegiatan, J. Robert, mengungkapkan bahwa pembentukan kemitraan bupati/walikota pesisir untuk TPB-14 setidaknya memiliki diantaranya, agar bupati/walikota dapat berjejaring dalam memperkuat komitmen dan meningkatkan kontribusi dalam pencapaian TPB-14. Kemudian menjadi platform bagi peluncuran, showcase (menunjukkan), pengkajian dan pembelajaran berbagai program inovatif unggulan daerah kabuapten/kota pesisir dalam pencapaian TPB-14 berdasar karakter khusus dan potensi daerah pesisir. “Terkahir kegiatan ini bisa menjadi sebagai forum koordinasi, konsultasi, komunikasi, dan sinergi bersama antar bupati/walikota pesisir dalam pencapaian TPB-14,” terangnya.
Sementara itu, Plt. Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Sultra Laode Kardini mengemukakan empat manfaat dari kemitraan ini bagi bupati/walikota pesisir yakni, dapat bersinergi dan berkoordinasi untuk mencari solusi dalam memastikan konektifitass dan efisiensi. Kemudian, dapat berbagi informasi mengenai berbagai inisiatif dan peluang terkini. “Saling belajar tentang keberhasilan dan tantangan dari masing-masing daerah. Dan dapat menyatukan dan memperkuat posisi atas isu-isu strategis yang dihadapi bersama,” pungkasnya.
