KAMALINEWS.CO.ID — Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) H. Ali Mazi, SH., mengikuti Rapat Koordinasi Nasional Kepala Daerah dan Forkompinda Seluruh Indonesia., di Sentul International Convention Centre (SICC), Sentul, Jawa Barat, Selasa 1 Januari 2023.
Situasi global masih sangat tidak mudah. Inflasi menjadi momok semua negara. Patut disyukuri bahwa inflasi Indonesia terakhir 5,5 persen. Di depan seluruh gubernur, bupati, dan wali kota yang hadir pada Rakornas Kepala Daerah dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah se-Indonesia di Bogor, Presiden Joko Widodo mengajak para kepala daerah dan Bank Indonesia untuk bekerja keras menangani inflasi ini.
Presiden Joko Widodo meminta para kepala daerah bersama-sama dengan Bank Indonesia untuk terus memantau harga-harga barang dan jasa di lapangan sehingga sedini mungkin dapat mengantisipasi dan menyelesaikan sebelum ada kejadian besar.
Saat ini harga beras mengalami kenaikan yang tidak sedikit di 79 daerah, harga telur naik di 89 daerah, tomat naik di 82 daerah, dan daging ayam ras naik di 75 daerah. Para bupati, wali kota, gubernur harus sering-sering masuk pasar, cek betul apakah data yang diberikan itu sesuai dengan fakta di lapangan.
Presiden Joko Widodo juga meminta para kepala daerah berhati-hati menentukan tarif yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, misalnya tarif air dan angkutan. Penyesuaian tarif harus dihitung secara tepat karena berpotensi menaikkan tingkat inflasi di daerah tersebut. Kemiskinan ekstrem di Indonesia saat ini masih dua persen, dan 14 provinsi berada di atas angka nasional. Pemerintah menargetkan, pada tahun 2024 nanti, kemiskinan ekstrem ini harus 0 persen!
Presiden Joko Widodo meminta segenap pimpinan daerah untuk bekerja keras menurunkan angka kemiskinan ekstrem ini. Seluruh pemerintah daerah sudah tahu apa yang harus dilakukan, intervensi apa yang harus dilaksanakan, targetnya siapa dan sasarannya siapa. Sudah ada semuanya.
Selain itu, Presiden Joko Widodo juga meminta agar para kepala daerah bisa menekan angka gagal tumbuh pada anak atau stunting di daerah masing-masing. Angka stunting secara nasional terus mengalami penurunan dari 37 persen pada tahun 2014 menjadi 24 persen pada 2021, dan diperkirakan 21 persen pada 2022. Kendati begitu, target di bawah 14 persen pada 2024 harus bisa tercapai.
Hal ini penting mengingat Indonesia akan mencapai puncak bonus demografi pada tahun 2030-2035 sehingga pengembangan sumber daya manusia harus terus dioptimalkan. Pemerintah Pusat sekarang punya sovereign wealth fund. Daerah yang memiliki Dana Bagi Hasil besar, Pendapatan Asli Daerah besar misalnya, bisa menyisihkan dan menabung dalam bentuk Dana Abadi. Hal ini sudah diatur dalam Undang-Undang maupun Peraturan Pemerintah.
Dana Abadi milik daerah dapat diinvestasikan di INA (Indonesia Investment Authority) yang merupakan sovereign wealth fund milik Indonesia dengan harapan mendapatkan imbal hasil investasi yang lebih tinggi. Presiden Joko Widodo juga mengingatkan pentingnya membelanjakan APBD untuk membeli produk-produk buatan dalam negeri. Saat ini, realisasi belanja produk dalam negeri dari APBN maupun APBD masih 61 persen. Saya berharap belanja produk dalam negeri dengan APBN dan APBD terus meningkat.
Total APBD daerah yang mengendap di bank sampai akhir tahun 2022 mencapai Rp123 triliun. Presiden Joko Widodo mengingatkan seluruh kepala daerah untuk merencanakan program di daerahnya sebelum tahun berjalan sehingga anggaran yang telah diberikan tidak menjadi SiLPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran).
Investasi
Investasi adalah salah satu kunci pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2023. Oleh karena itu, Presiden Joko Widodo meminta para kepala daerah memberikan perhatian lebih terhadap investasi. Berkaitan dengan investasi ini, ada dua masalah besar yang dihadapi daerah. Pertama, masalah tata ruang atau Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR). Hampir separuh daerah di Indonesia belum menyelesaikan KKPR-nya.
Masalah lainnya adalah terkait Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang sekarang diganti dengan istilah baru yaitu Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Penyelesaian izin yang cepat lebih penting daripada pergantian nama.
Para kepala daerah se-Indonesia Presiden Joko Widodo minta segera menyelesaikan dua masalah tersebut. Apalagi saat ini telah terjadi pemerataan investasi di mana 53 persen investasi pada tahun 2022 berada di luar Pulau Jawa, dan investasi tahun 2022 berhasil mencapai Rp1.207 triliun dari target sebesar Rp1.200 triliun. (Adv)
