KAMALINEWS.CO.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Konawe bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Konawe gelar pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2023, Senin (7/11/2022).
Dalam rapat paripurna itu sejumlah fraksi memberikan pandangannya. Pertama dari Fraksi Partai Bulan Bintang (PBB) dibacakan oleh H Alaudin mengatakan, pihaknya memberikan support kepada Pemkab Konawe.
“Terutama terkait eksistensi untuk kita bersama didalam meninjau kembali rancangan pendapatan kita,” kata Alaudin.
Pada pembahasan KUA PPAS, kata dia, sempat tertulis rencana pendapatan Konawe melampaui Rp2 triliun.
Setelah ditinjau kembali, lanjut Alaudin, pendapatan diproyeksikan sebesar Rp1,667 triliun. Sedangkan proyeksi belanja adalah Rp1,631 triliun.
Alaudin juga menyebut, semua usulan yang ada merupakan usulan prioritas yang kemudian dikaji, dihitung dan disesuaikan dengan pendapatan dan struktur keuangan.
“Sehingga kita tidak lagi mengalami defisit ditahun-tahun yang akan datang olehnya itu fraksi Bulan Bintang menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada pemerintah daerah,” sebutnya.
Ia juga mendorong agar usulan anggota DPRD Konawe melalui pokok-pokok pikiran bisa terakomodir.
Kata Alaudin, pihaknya juga siap mendukung pemerintah daerah di Tahun 2023-2024 mendatang.
Kedua, Fraksi Konawe Gemilang yang dibacakan oleh anggota DPRD Partai Amanat Nasional (PAN) Marsudin mengatakan, pihaknya menyetujui untuk dibahasnya RAPBD Konawe Tahun 2023.
Ketiga, Fraksi Partai Demokrat yang dibacakan oleh Umar Dema menuturkan, RAPBD 2023 harus memberikan gambaran yang jelas terhadap struktur penggunaan anggaran.
“Dengan mengedepankan skala prioritas dan program kerja pemerintah daerah Kabupaten Konawe sehingga penggunaan anggaran tepat pada sasaran,” ujarnya.
Pihaknya juga, lanjut dia, menyetujui pembahasan RAPBD Konawe Tahun 2023.
Kemudian pandangan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan yang dibacakan oleh I Mada Asmaya menyatakan, pihaknya siap dan ikut dalam pembahasan RAPBD 2023.
Ia berharap kewajiban-kewajiban Pemda Konawe yang ada dapat diselesaikan pada Tahun 2023 mendatang.
“Jangan menyisakan utang untuk pemerintah daerah untuk masa berikutnya,” ujarnya.
Terakhir pandangan Fraksi Partai Gerindra yang dibacakan oleh Ulfiah mengatakan, pihaknya mendorong agar APBD 2023 mendatang menjadi lebih baik.
“Tentunya dengan poin-poin dimasa peralihan ini adalah perbaikan dalam hal utang,” kata Ulfiah.
Ulfiah menuturkan, pihaknya berharap secara teknis ada ketepatan waktu dalam dokumen RAPBD 2023.
Kelima pandangan fraksi menyetujui dibahasnya rancangan APBD Tahun 2023.
Menanggapi pandangan fraksi, Sekretaris Kabupaten (Sekab) Konawe, Dr Ferdinand menjelaskan, pihaknya akan memastikan mandatori berjalan dengan baik.
“Mandatori itu terdiri dari bidang pendidikan, kesehatan, alokasi dana desa,” kata dia.
Ferdinand juga mengungkapkan sebelumnya pihaknya memperoleh penambahan dana alokasi umum (DAU).
Namun, kata dia, penambahan itu hanya cukup untuk alokasi membayar gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
“Insya Allah atas dukungan kita semua agenda strategis kita ini kita akan tuntaskan,” tutupnya.
