BKPM RI Harap Aspal Buton Dapat Penuhi 50 Persen Kebutuhan Aspal Nasional

Kunjungan Kerja Gubernur Sultra Ali Mazi ke kantor BKPM RIKomitment pemanfaatan aspal Buton untuk menjadi penyuplai kebutuhan aspal nasional (Foto: La Ode Kaharmin/Diskominfo)
Kunjungan Kerja Gubernur Sultra Ali Mazi ke kantor BKPM RIKomitment pemanfaatan aspal Buton untuk menjadi penyuplai kebutuhan aspal nasional (Foto: La Ode Kaharmin/Diskominfo)

Kamalinews.co.id — Pengolahan potensi aspal buton kini dapat dilakukan. Industri perusahaan aspal berbendera PT Kartika Prima Abadi telah menerima SK Tax Holiday dari pemerintah pusat melalui Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia, Bahlil Lahadalia. Dengan hadirnya industri aspal itu, aspal Buton diharapkan dapat menyuplai 50 persen kebutuhan aspal nasional. “Harapan kita, dengan industri ini dibangun, 50 persen suplai kebutuhan aspal nasional itu dari Sultra, khususnya Pulau Buton,” Bahlil Lahadalia dalam konferensi pers.

Seusai mendampingi kunjungan kerja (kunker) Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia ke kawasan pengembangan aspal Buton di Kabupaten Buton, Minggu (28 Februari 2021) lalu, Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Ali Mazi menindaklanjutinya dengan melakukan kunker ke Jakarta, bertandang ke kantor BKPM, Rabu (3 Maret 2021).

Rapat bersama Gubernur Sultra Ali Mazi (Kiri) dan Kepala BKPM RI Bahlil Lahadalia (Kanan) untuk membahas potensi Aspal Buton guna memenuhi kebutuhan nasional (Foto: La Ode Kaharmin/Diskominfo)

Gubernur bersama sejumlah pejabat lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra, bank daerah, dan kepala daerah. Mereka antara lain Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Andi Azis, Direktur Umum Bank Sultra Abdul Latief, Bupati Buton La Bakry, dan Walikota Baubau AS Thamrin. Gubernur bersama rombongan tiba di kantor BKPM sekitar pukul 16.30 WIB dan baru meninggalkan kantor tersebut sekitar pukul 20.00 WIB. Pembicaraan intens ini merupakan kelanjutan tentang pengembangan aspal Buton.

Beberapa poin penting pembicaraan itu antara lain, rencana untuk menjadikan Buton sebagai kawasan industri aspal Buton, yang menjadi bagian dari agenda strategis nasional. Pemerintah daerah sendiri akan melakukan penertiban-penertiban Izin Usaha Pertambangan (IUP) di kawasan itu. IUP pertambangan aspal yang masa berlakunya telah lewat, dan tidak ada upaya perpanjangan yang diiringi dengan aktifitas investasi yang serius, akan dicabut.

Salah satu materi penting yang dibicarakan adalah pemberdayaan pengusaha-pengusaha lokal yang ada di daerah. Hal ini menjadi perhatian khusus, baik oleh Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Gubernur Sultra Ali Mazi, maupun Bupati Buton La Bakry.

Penyerahan Tax Holiday dari BKPM RI kepada salah satu perusahaan yang mendirikan pabrik ekstraksi aspal di Buton (Foto: La Ode Kaharmin/Diskominfo)

Menurut Kepala BKPM anak-anak daerah harus menjadi miliuner dengan mengelola potensi yang dimiliki daerahnya. Mereka didorong untuk dapat mengambil peran besar dalam pengembangan aspal Buton, dengan menjadi wirausaha sektor pertambangan dan usaha turunannya. Untuk peningkatan kapasitas permodalan, Bank Sultra dapat memberikan pinjaman hingga maksimal Rp 200 miliar.

Untuk meningkatkan pemanfaatan dan pengembangan aspal Buton, Kepala BKPM meminta agar pasar aspal Buton dioptimalkan penggunaannya dan dilakukan penetrasi ke pasar global dengan melakukan ekspor. Terkait dengan hal itu, Bupati Buton mengharapkan adanya regulasi yang mengatur agar penggunaan aspal Buton menjadi hal yang diwajibkan dalam pembangunan jalan di seluruh kabupaten/kota di Sultra.

Hal lain yang turut mengemuka dalam pengembangan investasi di Pulau Sulawesi adalah gagasan Kepala BPKM yang akan menggelar rapat koordinasi (rakor) regional di tiga provinsi, yakni Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Tengah dengan mengundang kementerian ESDM, kementerian kehutanan, dan kementerian PUPR.

Bahlil juga mengungkapkan bahwa, arahan bapak Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo bahwa dalam berbagai macam pembelajaan yang biayanya dari APBN, APBD maupun BUMN harus memakai produk lokal. “Nah, dalam konteks itu Indonesia sampai sekarang masih mengimpor sekitar 31,3 juta ton aspal. Harga aspal per ton 2,9 sampai 300 U$. Artinya sama dengan 4,2 juta perton. Kalau kita mengimpor 1,4 maka cadangan devisa kita sekitar Rp 40 sampai Rp 46 triliun. Untuk itu kita harapkan aspal Buton bisa membantu menyuplai kebutuhan aspal nasional,” pungkasnya.

Potret stok aspal milik PT Wika Bitumen di lokasi penambangan Lawele, Kabupaten Buton (Foto: Frans Patadungan)

Untuk diketahui, secara umum, Potensi aspal di Kabupaten Buton Seluas 60.000 hektar namun baru dieksploitasi seluas 400 hektar oleh 42 IUP perusahaan yang eksploitasi produksi, sementara 6 perusahaan telah produksi. Pengembangan potensi Aspal Buton pun juga mendapat perhatian serius dari Pemerintah Provinsi Sultra. Tidak hanya itu, Bupati dan Wali Kota setempat pun, diperintahkan untuk mempermudah segala urusan terkait pengembangan aspal Buton tersebut. (Adv)

Share:

Facebook
Twitter
WhatsApp