KAMALINEWS.CO.ID — Dampak El-nino hampir menyerah seluruh wilayah termasuk Sultra. Akibat kekeringan pun tak bisa terhindarkan. Hal tersebut membuat Pemerintah Provinsi Sultra mengambil langkah melalui Dinas Dinas Sumber Daya Air (SDA) dan Bina Marga.
Lahkah itu yakni Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi di beberapa Kabupaten/kota yang ada di Jazirah Sulawesi Tenggara. Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga, Pahri Yamsul mengatakan dalam menghadapi kondisi kekeringan akibat dampak cuaca ekstream di Sultra, pihaknya sudah menyiapkan langkah-langkah strategis terutama pada dua program Pj Gubernur yaitu penanganan kemiskinan ekstrem dan penguatan ketahanan pangan dengan menghadirkan program Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi. Langkah itu diyakini akan langsung dirasakan dampaknya oleh masyarakat.
“Kita di Pemprov Sultra memiliki kewenangan terhadap sistem jaringan irigasi. Dimana terdapat 12 daerah irigasi di 5 daerah di Sultra yang menjadi kewenangan kita. Lima Kabupaten/kota di maksud yakni Konawe, Konawe Selatan, Kolaka, Muna Barat serta Baau-bau,”kata Pahri.
Dijelaskan, dalam program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi yang dilakukan dengan pendekatan padat karya akan membutuhkan banyak tenaga kerja. Bahkan setiap tahun di prediksi, daerah irigasi yang menjadi kewenangan instansinya, membutuhkan hingga 2.600 orang pekerja.
Terlebih, berdasarkan data yang diperoleh dari pengamatan irigasi di tingkat kecamatan, tercatat 5.519 KK masyarakat miskin dan 959 KK diantaranya termasuk dalam Kategori Miskin Ekstrem yang tersebar pada 45 desa/kelurahan yang melintasi daerah irigasi yang menjadi kewenangan Provinsi.
“Dengan jumlah tenaga kerja yang cukup banyak kita butuhkan dalam pengembangan sistem jaringan irigasi, tentu saja diharapkan mampu meningkatkan penghasilan anggota keluarga disekitar kawasan itu. Sehingga berimbas pada menurunnya jumlah KK yang masuk kategori miskin,”pungkasnya.
Penulis: Admin
