Kamalinews.id — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian pimpin langsung rapat koordinasi persiapan Pilkada serentak untuk wilayah Sultra. Dalam rapat tersebut sejumlah masalah terungkap. Baik persoalan anggaran hingga pemetaan potensi kerawanan pun menjadi topik pembahasan penyelenggaran dan pemerintah serta stakeholder se-Sultra bersama Mendagri.
Khusus untuk potensi kerawanan sendiri diungkapkan oleh Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sultra, Hamiruddin Udu. Ia mebeberkan dari 7 wilayah yang akan menggelar Pilkada serentak di Sultra, persoalan netralitas dan politisisasi bantuan sosial menjadi perhatian. “Terlebih saat ini Pilkada akan dilaksanakan detengah pandemi covid-19. Dan secara ex officio posisi ketua Gugus Tugas Covid-19 itu dijabat oleh para Kepala Daerah, Gubernur, Bupati dan Wali Kota. Sehingga tugas tersebut dianggap menjadi potensi kerawanan saat tahapan Pilkada nantinya yang akan berbuntut pada sengketa Pilkada,” tuturnya kepada Tito, saat rapat koordinasi penyelenggaraan Pilkada serentak wilayah Sultra, di Claro Hotel, Kendari, Kamis (9/7).
Untuk itu, Hamiruddin meminta aga posisi Ketua Gugus Tugas tersebut dapat ditinjau sementara, bagi kepala daerah yang akan menyelenggarakan Pilkada. “Kalau bisa, posisi Ketua Gugus Tugas bisa dimandatkan kepada stakeholder lainnya yang masuk dalam tim gugus tugas tersebut untuk sementara waktu. Hal itu untuk meminimalisir potensi kerawanan saat Pilkada nantinya. Dan kita juga harapkan hal tersebut tidak menjadi objek gugatan dikemudian hari,” pintanya.
Menanggapi hal tersebut, Mendagri Tito Karnavian mengungkapkan bahwa tugas dan kewenangan kepala daerah itu jelas. Semua ada rambu-rabunya, termasuk dalam penyaluran Bansos kepada masyarakat. “Semua ada aturannya. Melanggar ada sanksi tentunya. Boleh-boleh saja Bupati atau Wali Kota menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat karena itu bagian dari tugasnya sebagai Ketua Gugus Tugas. Tapi, dalam penyaluran tentu ada tata caranya dan saya rasa masyarakat pun bisa menilai. Tidak boleh ada gambar atau pesan-pesan politik,” tegasnya.
Termasuk soal anggaran. Seharusnya Tito mengatakan persoalan anggaran seharusnya sudah bisa diselesaikan. “Untuk itu menjadi Kepala Daerah itu harus cerdas. Dan pasti Kepala Daerah itu cerdas. Cerdas mengelola atau manajemen keuangan dan juga menyusun program kerja serta melaksanakan apa yang sudah direncanakan tersebut. Dan tentu harus tau batasan-batasannya,” pungkasnya.
