Kamalinews.id — Penularan wabah corona atau covid-19 masih terus terjadi di Sultra. Angka orang yang terjangkit wabah tersebut di Sultra sudah mencapai angka 2.000an orang. Bahkan, kini penularan wabah tersebut telah memasuki kawasan perkatoran atau area pemerintahan. Antisipasi hal tersebut sejumlah langkah pun terus dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sultra untuk mencegah bahkan memutus mata rantai penyebaran covid-19.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sultra Ridwan Badallah menuturkan, sebanyak 35 orang pegawai di lingkup Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sultra menjalani swab, setelah tiga orang pegawai di kantor itu dinyatakan terkonfirmasi positif. “Sejak tanggal 21-30 September, kantor BPKAD ditutup. Mereka baru akan beraktifitas kembali pada tanggal 1 Oktober mendatang,” tuturnya saaat ditemui dikantornya, Selasa (22/9).
Kejadian itu pun memberikan dampak yang cukup signifikan. Ridwan menjelaskan bahwa, pegawai lingkup Pemerintah Provinsi Sultra akan mengalami keterlamabatan gaji untuk bulan Oktober. Tidak hanya itu, proses pemeriksaan keuangan yang sedang dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di kantor BPKAD terpaksa dipindahkan. Mereka akan melakukan audit di kantor BPK Sultra langsung.
Mantan Kepala Bidang di Litbang Sultra ini juga mengungkapkan bahwa, selain BPKAD, sejumlah pegawai lingkup Provinsi Sultra, seperti di Biro Ekonomi terkonfirmasi positif. Alhasil, kebijakan work from home (WFH) diberlakukan. “Untuk di Biro ekonomi memberlakukan WFH dimulai sejak 17 September lalu dan dijadwalkan berlangsung hingga 26 September mendatang,” terangnya.
Tak ingin menjadi klauster baru, Pemerintah diungkapkan Ridwan akan terus melakukan proses tracking. Bukan hanya pegawai, tapi juga semua orang yang beraktifitas di lingkup sekretariat daerah (setda), termasuk di antaranya pekerja jasa fotokopian, cleaning service, dan juga pedagang keliling yang saban hari berjualan di lingkungan setda. “Kita berupaya maksimal. Dengan harapan, masyarakat dan seluruh orang tetap mematuhi kebijakan dan himbauan Pemerintah untuk taat terhadap protokol kesehatan,” pungkasnya.
