Kamalinews.id — Sekitar 4 bulan sudah, wabah virus corona atau covid-19 menyerang Sultra. Sejak, 19 Maret 2020 dengan 3 orang terkonfirmasi positif berasal dari klaster umroh. Berbagai upaya langkah pencegahan dan penyembuhan terus dilakukan oleh Pemerintah Provinsi. Terhitung, 4 April 2020 Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra pun telah sepakat menggelontorkan dana sebesar Rp 400 miliar, hasil refocusing atau relokasi anggaran yang bersumber dari APBD Sultra.
Kini, kinerja tersebut pun akan dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo. Gubernur Sultra Ali Mazi pun telah bertolak ke Jakarta guna menghadiri kegiatan ‘percepatan penyerapan APBD tahun 2020’ di Istana Negara. “Hari ini (kemarin, red) pak gubernur telah berangkat ke Jakarta. rencana besok (hari ini, red) pukul 11.00 Wib, beliau akan mengikuti acara di Istana Negara terkait percepatan penyerapan APBD 2020,” ungkap Kepala Bagian Protokoler La Ode Muhammad Rickhzal Putra, S.STP melalui sambungan selulernya di Kendari, kemarin.
Terkait dengan serapan anggaran sendiri, Pj Sekertaris Daerah Provinsi (Sekprov) Sultra La Ode Ahmad P Bolombo mengungkapkan bahwa dalam proses pelaksanaanya sudah tidak ada masalah. “Anggaran covid-19 semua lancar. Hampir tidak ada masalah. Baik dalam pelaksanaan program kegiatan atau pun dalam proses penyaluran bantuan langsung yang bersumber dari dana refocusing APBD 2020,” tuturnya.
Meski begitu, dirinya tidak bisa menyebutkan secara rinci persentase realisasi atau penyerapan anggaran 2020. Ia menyebutkan bahwa untuk data resmi berada di Badan Pengelola Keuangan dan Kas Daerah (BPKAD). “Untuk masalah yang dialami itu terkait data saja. Khususnya dalam penyaluran bantuan langsung dalam penanganan jaringan pengaman sosial atau sosial savety net. Masih ada sejumlah data yang harus disinkronkan agar tersalur dengan baik dan benar, by name by address,” jelasnya.
Disisi lain, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Kas Daerah (BPKAD) Sulawesi Tenggara (Sultra) Hj Isma merincikan data realiasi anggaran refocussing yang saat ini sedang dikelola oleh 27 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup provinsi mencapai 59 persen dari total anggaran Rp 400 miliar. Ia juga mengungkapkan, Untuk APDB secara keseluruhan, belanja Pemprov Sultra per 13 Juli keseluruhan 26,15 persen. Khusus anggaran refocussing sendiri sebesar Rp 400 miliar realisasinya permasing-masing bidang mulai dari, Kesehatan 75 persen, Ekonomi 24 persen dan Pengamanan Sosial 53 persen. “Totalnya itu 59 persen khsusus refocussing. Anggran ini adalah dari kas daerah yang ditransfer langsung ke rekening masing-masing OPD,” ungkapnya.
Mantan Pj Sekprov Sultra ini juga mengungkapkan bahwa dalam penanganan covid-19 ada tiga bidang yang menjadi fokus utama pemerintah yakni penanganan kesehatan, ekonomi, dan jaring pengaman sosial atau sosial savety net. Sehingga untuk rincian serapan anggaran covid-19 pada bidang kesehatan untuk program kegiatan dengan anggaran Rp 137,44 miliar realisasinya Rp 131,94 miliar atau 96 persen. Sedangkan untuk anggaran yang diposkan pada belanja tidak terduga (BTT) anggarannya sebesar Rp 46,05 miliar dan realisasinya Rp 5,32 M atau 12 persen. Sehingga total anggaran yang diposkan pada penanganan kesehatan sebesar Rp 183,50 miliar telah terealisasi sebesar Rp 137,26 miliar atau 75 persen.
Selain itu, Isma juga mengungkapkan dalam penanganan dampak ekonomi, Pemerintah menggelontorkan sekitar Rp 62,41 miliar. Untuk program kegiatan dampak ekonomi mendapatkan porsi anggaran sebesar Rp 21,18 miliar dengan realisasi Rp 15,28 miliar atau 72 persen. Sedangkan untuk anggaran yang berada pada pos BTT itu sebesar Rp 41,22 dan belum ada realisasi. Sehingga total anggaran penanganan dampak ekonomi realisasinya sebesar Rp 15,28 miliar atau 24 persen.
Sedangkan untuk realisasi penanganan jaring pengaman sosial atau sosial savety net realisasinya mencapai 53 persen. Rinciannya itu adalah, program kegiatan sebesar dengan besaran anggaran Rp 82,88 miliar telah teralisasi 88,25 miliar atau 99 miliar. Sedangkan anggaran yang diposkan pada program BTT itu sebesar Rp 71,20 miliar dengan realisasi belum ada. Sehingga total anggaran sosial savety net sebesar Rp 154,08 miliar telah terealisasi Rp 82,25 miliar atau setara 53 persen.
Meski begitu, Isma juga mengaku belum semua laporan pertanggungjawaban diserahkan oleh 27 OPD yang masuk dalam Satgas Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Sultra. Meski begitu, ia tidak merinci terkait OPD yang telah memasukan laporan pertanggungjawaban atas penggunaan keuanganan dalam penanganan covid-19. “Hari ini ada Dinas ESDM melapor katanya di mereka ada kegiatan yang tidak terealisasi,” pungkasnya.