KAMALINEWS.CO.ID – Kebijakan Mentri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang menggelontorkan dana 200 triliun ke bank plat merah yang tergabung dalam himbara kembali menuai sorotan. Sorotan itu kini datang dari Wakil Rakyat Sultra, kebijakan tersebut dinilai diskriminatif dan tidak mempedulikan pertumbuhan ekonomi daerah.
Kritik itu datang dari Ketua Komisi II DPRD Provinsi Sultra, Syahrul Said. Ia menjelaskan bahwa, dalam menjalankan perekonomian didaerah faktanya tidak hanya bank yang tergabung dalam himbara saja, ada bank daerah. Menurutnya, Bank Daerah punya peran penting dalam peningkatan dan pertumbuhan ekonomi lokal.
“Bank pembanguan daerah (BPD) juga harus menjadi perhatian Pemerintah Pusat dalam hal ini Menteri Keuangan,” tuturnya.
Politisi NasDem ini juga menjelaskan bahwa tidak hanya bank yang tergabung dalam Himbara saja yang membutuhkan stimulan tersebut. “Bank daerah juga memiliki infrastruktur hingga tingkat desa/dusun dan tentunya memiliki kedekatan kultur dengan daerah masing-masing. Jadi tidak boleh ada pembedaan kasih sayang,” tegasnya.
Syahrul juga menjelaskan bahwa dengan sikap Menteri Keuangan dengan hanya mengucurkan stimulus kepada bank Himbara sama saja mematikan bank bank yang ada didaerah. “Padahal tegas Pemerintah melalui presiden ingin menumbuhkan pembangunan daerah. Tapi dengan sikap Menkeu tersebut itu berbanding terbalik,” ujarnya.
“Untuk itu saya harap, Pemerintah Melalui Kementerian Keuangan dapat berlaku Adil. Tidak hanya Himbara, Bank Daerah juga butuh perhatian yang sama,” imbuhnya.
Menurutnya, bank daerah harus mendapat porsi dari Kemenkeu. Pemerintah harus adil dalam setia kebijakan yang diambil tanpa harus merugikan pihak mana pun apa lagi ini berkaitan dengan purtumbuhan dan pembangunan ekonomi daera. “Minimal Bank Daerah juga dapat porsi, walau porsi kucuran dananya tidak sama,” pungkasnya.
Penulis: Ambar Sakti
